22/10/2021

Memindah Pusat Pemerintahan Jember, Mungkinkah?

Oleh: Sumaji, SPd.

Saat Ketua DPC PKB, Ayub Junaidi beberapa hari yang lalu mengeluhkan kawasan alun-alun dan kampus yang terkesan kumuh dan kurang tertata, kita jadi ingat akan ide yang dilontarkan Hendy Siswanto pada saat serah terima jabatan bupati, 26 Pebruari 2021. Di hadapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Hendy menyampaikan gagasannya untuk memindah pusat pemerintahan Kabupaten Jember.

Tidak lama setelah ide tersebut dilontarkan, beragam tanggapanpun datang dari berbagai kalangan. Ada yang memuji ide tersebut, ada yang menganggapnya kurang tepat, ada yang menilai butuh kajian mendalam, dan sebagainya.

Terlepas adanya pro dan kontra dalam menanggapi ide Hendy Siswanto, persoalan lokasi pusat pemerintahan memang sudah harus menjadi pemikiran masyarakat Jember utamanya para pejabat eksekutif, legislatif dan civitas akademik.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Jember merupakan salah satu Kabupaten yang tidak memiliki wajah alias tidak memiliki ibukota disebabkan pusat pemerintahannya yang tidak tersentral.

Gedung Pemkab masuk wilayah Kecamatan Kaliwates, Pendapa Wahyawibawagraha menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Patrang, sementara Gedung DPRD masuk wilayah Kecamatan Sumbersari.

Tidak hanya itu, kantor-kantor instansi pemerintah juga tersebar di berbagai wilayah. Beberapa diantaranya bahkan cukup jauh dari Kantor Pemkab dan pusat kota, seperti kantor Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Arjasa serta Kantor PU Bina Marga dan SDA yang masuk Kecamatan Sukorambi.

Lokasi bangunan kantor-kantor instansi pemerintah yang tercerai berai tersebut juga menjadi salah satu dasar yang membuat Hendy memiliki gagasan untuk merelokasi pusat pemerintahan.

Konon lahan yang akan dipakai untuk memindahkan pusat pemerintahan tersebut menurut Hendy sudah tersedia, dengan luas sekitar 50 hektar. Luas tanah yang lebih dari cukup untuk mengumpulkan seluruh kantor instansi yang ada, termasuk kantor Pemkab, Pendopo yang menjadi tempat tinggal bupati serta gedung DPR.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan, sudah dapat dipastikan keramaian nantinya akan terpecah, sehingga tidak ada lagi kemacetan atau laju kendaraan yang tersendat sebagaimana yang kerap terjadi saat ini manakala di alun-alun ada kegiatan atau ketika ada mahasiswa dan masyarakat yang berunjukrasa.

Terpecahnya pusat keramaian dengan sendirinya akan membuat penataan PKL menjadi lebih mudah, begitu juga upaya untuk menciptakan lingkungan yang tertib, bersih dan tertata di kawasan alun-alun dan kampus.

Artinya, gagasan yang disampaikan oleh Hendy Siswanto, jangan hanya berhenti sampai pada wacana. Gagasan tersebut perlu direalisasikan, karena Jember yang terus berkembang sebagaimana kota-kota lainnya memang butuh pemekaran wilayah.

Apalagi penataan kota Jember dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Abdul Hadi ditahun 1970-an dengan kondisi yang tentunya sudah jauh berbeda dengan sekarang. Ditambah model penataan tersebut masih mengacu pada tata ruang kota warisan Belanda yang menempatkan kantor pemerintah, masjid jami’, penjara dan alun-alun di satu lokasi.

Namun demikian, sebuah proyek besar tentunya butuh perencanaan yang matang. Tidak hanya sekedar menyiapkan lahan, tapi juga butuh anggaran yang tidak sedikit untuk membangun gedung beserta fasilitas pendukungnya. 

Dengan kondisi perekonomian Jember yang ada saat ini ditambah besarnya kebutuhan anggaran untuk membenahi infrastruktur yang porak poranda, rasanya sulit untuk memindahkan pusat pemerintahan dalam waktu dekat.

Hanya saja, gagasan yang dilontarkan Hendy juga jangan dibiarkan menggantung tanpa ada eksekusi yang jelas. Bupati dengan kewenangan yang dimiliki, sebaiknya sudah mulai membentuk tim khusus untuk melakukan berbagai kajian terkait pemindahan pusat pemerintahan.

Tim tersebut bisa menjadi bagian dari dinas yang ada atau membentuk lembaga/badan tersendiri yang tugasnya khusus menangani persiapan pembangunan pusat pemerintahan yang baru. Sama halnya seperti Presiden yang memberi tugas khusus kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tatkala akan memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *