Pemkab Jember Perlakukan Guru Tidak Tetap yang ber-KTP Luar Jember secara Diskriminatif

Situstalenta – Nasib mengenaskan dialami Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kabupaten Jember namun memiliki KTP luar Jember. Hanya disebabkan karena domisili yang tertulis pada KTP di luar Jember, membuat mereka hingga kini belum menerima SP (Surat Penugasan) dari Pemkab Jember.

Akibat belum diterimanya SP tersebut, merekapun tidak bisa memperoleh tunjangan honor yang layak, karena honor sebesar Rp.1 juta yang bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) hanya diberikan kepada guru yang sudah memegang SP.

Sementara yang masih belum mempunyai SP, honor yang diterima tergantung dari kebijakan sekolah dengan kisaran sekitar Rp.300.000.

“Jumlahnya banyak. Hanya saja, teman-teman tidak berani mengadu. Mereka yang mengadu ke saya pun, mungkin karena sudah terlalu lelah,” kata ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Jember, Supriyono.

Menurut Supriyono, GTT ber-KTP luar Jember yang hingga kini belum menerima SP tersebut, secara kualifikasi sebenarnya memenuhi syarat karena jenjang akademiknya sudah strata satu dan telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun.

Itu sebabnya, beberapa diantara mereka secara perorangan pernah mencoba menanyakan kejelasan SP ke Dinas Pendidikan Jember, meski pada akhirnya harus pulang dengan gigit jari.

Pemkab Jember Hambat Hak Guru

Ketua PGRI Jember ini dengan tegas mengatakan bahwa alasan Pemkab Jember menolak memberikan SP kepada guru ber-KTP luar Jember sama artinya dengan menghambat hak para guru. Terlebih alasan yang disampaikan tidak masuk akal.

“Dengan alasan mereka bukan orang Jember karena tidak ber-KTP Jember, menurut saya itu menyakitkan. Kita ini kan hidup di Indonesia, kok masih berpikir primordial, kedaerahan,” kata Supriyono. “Padahal, saya yakin dana BOS dari pemerintah pusat lebih dari cukup jika untuk membayar tunjangan honor GTT sesuai aturan.”

Supriyono juga menambahkan bahwa jumlah GTT sebenarnya juga tidak berlebih. ‘Jadi alasannya hanya karena mereka ber-KTP luar Jember. Ditambah Kepala Sekolah yang juga dibatasi kewenangannya oleh aturan dari Bupati Jember. Padahal, pejabat semestinya memiliki wawasan kebangsaan yang bagus. Masak hanya berbeda kabupaten saja sudah diperlakukan diskriminatif,” kritik Supriyono kepada paras pejabat di Dinas Pendidikan utamanya Bupati Jember. 

Padahal menurut Ketua PGRI Jember ini banyak sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan masih butuh GTT dari luar Jember, seperti sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan antara Jember dengan Lumajang, Bondowoso dan Banyuwangi.

Kasus yang terjadi di Jember ini menurut Supriyono tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama ini mempermudah aturan dengan meminta kepada Pemkab agar tetap memberi honor GTT meski masih proses NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). (Maji)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *